HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Sejarah Pengadilan Negeri

Sejarah Pengadilan

Di halaman ini dijelaskan mengenai sejarah Pengadilan Negeri Tanjungpandan                                                                                                                    

SEJARAH PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

 

 

Pengadilan pada masa sebelum dan awal kemerdekaan mengalami beberapa kali perubahan nama. Hal ini disebabkan adanya perpindahan kekuasaan dari negara penjajah dalam hal ini Belanda dan Jepang yang menggunakan istilahnya masing-masing untuk lembaga pengadilan di Indonesia. Belanda menggunakan istilah “LANDRAAD” dan sesaat setelah kemerdekaan dimana mereka sempat menduduki kembali wilayah Indonesia, mereka menggunakan istilah “LANDGERECHT”. Dalam kurun waktu tiga tahun Jepang menjajah Indonesia, untuk lembaga pengadilan dipakai istilah “TIHOOHOON”. Kemudian setelah Indonesia melepaskan dari negara penjajah, digunakan istilah “PENGADILAN NEGERI”.

            Pada masa pemjajahan Belanda, sebelum tahun 1918 sebagai ibukota Keresidenan Bangka/Belitung pada waktu itu berkedudukan di Mentok dan sebagai Pengadilannya untuk semua penduduk adalah “LANDRAAD”. Pada tahun 1918 ibukota Keresidenan Bangka/Belitung dipindahkan di Pangkalpinang dan waktu itu juga istilah “LANDRAAD” tetap digunakan.

            Sejak tahun 1942 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1945, Keresidenan Bangka/Belitung diduduki oleh Jepang dan sebagai pengadilan untuk semua penduduk pada waktu itu adalah “TIHOOHOOIN”. Kemudian sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 26 Februari 1946 sebagai pengadilan untuk semua penduduk pada waktu itu adalah Pengadilan Negeri Bangka/Belitung. Namun pada tanggal 26 Februari 1946 Keresidenan Bangka/Belitung diduduki kembali oleh Belanda dan sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 sebagai Pengadilan untuk semua penduduk ialah “LANDGERECHT”.

            Setelah penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda kepada Republik Indonesia, pengadilan untuk penduduk keresidenan Bangka/Belitung kembali digunakan istilah Pengadilan Negeri Bangka/Belitung.

            Pada tahun 1965 dibentuknya Pengadilan Negeri Tanjung Pandan di Belitung
dengan wilayah hukum seluruh wilayah Belitung